Scorepost.live, London – Pemerintah Inggris melayangkan ultimatum kepada mantan pemilik Chelsea FC, Roman Abramovich, agar segera menyalurkan dana sebesar 2,5 miliar paun hasil penjualan klub tersebut ke program bantuan kemanusiaan bagi Ukraina.
Otoritas Inggris menetapkan tenggat waktu selama 90 hari bagi Abramovich untuk memindahkan dana tersebut. Jika batas waktu itu tidak dipenuhi, pemerintah menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk memastikan dana hasil penjualan Chelsea digunakan sesuai dengan komitmen yang disepakati sejak 2022.
Langkah ini menandai eskalasi sikap London setelah kebuntuan panjang terkait nasib dana yang hingga kini masih dibekukan di Inggris.
Pernyataan Perdana Menteri Inggris
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyampaikan peringatan tersebut secara terbuka dalam sidang House of Commons. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan izin terakhir yang memungkinkan pemindahan dana ke sebuah yayasan baru yang akan berfokus pada bantuan kemanusiaan di Ukraina.
Menurut Starmer, izin tersebut merupakan kesempatan terakhir bagi Abramovich untuk memenuhi kewajibannya tanpa intervensi hukum.
“Waktu terus berjalan bagi Roman Abramovich untuk menepati komitmen yang ia buat saat Chelsea dijual dan menyalurkan 2,5 miliar paun itu untuk tujuan kemanusiaan di Ukraina,” ujar Starmer.
Ia menambahkan bahwa pemerintah siap menegakkan komitmen tersebut melalui proses hukum agar dana benar-benar sampai kepada para korban perang.
Latar Belakang Penjualan Chelsea
Abramovich menjual Chelsea pada 2022, menyusul tekanan internasional dan sanksi yang dijatuhkan Inggris setelah Rusia menginvasi Ukraina. Ia memperoleh izin khusus untuk melepas klub dengan syarat tegas bahwa seluruh hasil penjualan dialokasikan untuk membantu korban perang di Ukraina.
Dana hasil penjualan kemudian ditempatkan di rekening bank Inggris yang dikuasai oleh perusahaan Abramovich, Fordstam. Namun sejak itu, dana tersebut dibekukan akibat perbedaan pandangan antara pemerintah Inggris dan Abramovich mengenai mekanisme serta cakupan penyalurannya.
Perbedaan Pandangan Soal Penerima Manfaat
Pemerintah Inggris menegaskan bahwa dana tersebut harus digunakan secara eksklusif untuk bantuan kemanusiaan di Ukraina. Di sisi lain, Abramovich menyatakan keinginannya agar dana itu diberikan kepada “semua korban perang di Ukraina”, dengan syarat warga Rusia yang terdampak konflik juga dapat menerima manfaat.
Perbedaan interpretasi inilah yang memicu kebuntuan negosiasi selama bertahun-tahun. Abramovich disebut telah diberi waktu tiga bulan sebelum pemerintah mulai menempuh langkah hukum. Namun Partai Demokrat Liberal menilai tenggat tersebut terlalu longgar dan mendesak agar batas waktu diperpendek hingga akhir bulan ini.
Pemerintah Siap Tempuh Jalur Hukum
Sesuai ketentuan izin, Abramovich diwajibkan mengambil langkah konkret untuk membentuk yayasan dan mengatur pemindahan dana tersebut. Juru bicara kantor perdana menteri menyatakan bahwa proses pendirian yayasan masih memerlukan sejumlah tahapan administratif.
“Izin ini memungkinkan pemindahan dana. Tuan Abramovich harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mendirikan yayasan dan mengatur transfer sesuai izin tersebut. Ini merupakan tahap awal dari proses yang harus diselesaikan,” ujar juru bicara tersebut.
Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, menegaskan bahwa tidak dapat diterima jika dana sebesar 2,5 miliar paun yang dinilai sebagai hak rakyat Ukraina terus membeku di rekening bank Inggris.
“Sudah waktunya Roman Abramovich membayar. Jika ia tidak bertindak, kami siap melakukan apa pun yang diperlukan untuk memastikan uang itu sampai kepada rakyat Ukraina,” kata Reeves.
Starmer pun menegaskan kembali kesiapan pemerintah membawa Abramovich ke pengadilan apabila tidak ada kemajuan berarti.
Langkah Hukum Dinilai Tak Terelakkan
Laporan The Guardian pada Maret lalu menyebut bahwa para menteri Inggris meyakini langkah hukum pada akhirnya kemungkinan besar diperlukan. Meski demikian, pemerintah menyatakan tetap terbuka terhadap proposal dari Abramovich untuk secara sukarela menyalurkan dana tersebut sesuai ketentuan izin.
Berdasarkan aturan yang berlaku, hasil penjualan Chelsea harus dialokasikan untuk tujuan kemanusiaan di Ukraina. Sementara itu, keuntungan di masa depan dari yayasan tersebut dapat digunakan lebih luas untuk membantu korban konflik di berbagai belahan dunia, selama tidak memberikan manfaat kepada individu yang berada di bawah sanksi.
Isu Aset Rusia di Eropa
Kebijakan Inggris ini muncul seiring pembahasan lebih luas di Eropa terkait pemanfaatan aset Rusia yang dibekukan untuk membiayai Ukraina. Para pemimpin Uni Eropa tengah membahas rencana penggunaan aset Rusia senilai sekitar 185 miliar euro yang disimpan di lembaga kliring Euroclear di Brussel.
Belgia menyatakan keberatan mencairkan dana tersebut tanpa jaminan hukum, sementara Moskow menilai rencana itu sebagai bentuk penyitaan ilegal dan mengancam akan mengambil tindakan balasan terhadap kepemilikan investor Eropa di Rusia.
Dalam skema yang tengah dibahas, Uni Eropa berencana memberikan pinjaman awal sebesar 90 miliar euro kepada Ukraina dengan jaminan aset tersebut, yang baru akan dikembalikan jika Rusia menyetujui pembayaran reparasi.
Dampak bagi Dunia Sepak Bola
Kasus ini tetap menjadi sorotan di dunia sepak bola internasional. Penjualan Chelsea pada 2022 menjadi preseden penting terkait keterlibatan politik global dalam kepemilikan klub sepak bola.
Bagi pemerintah Inggris, penyelesaian dana hasil penjualan Chelsea dipandang sebagai ujian konsistensi dalam menegakkan sanksi dan komitmen kemanusiaan. Sementara bagi Abramovich, keputusan dalam 90 hari ke depan akan menentukan apakah sengketa ini berakhir melalui kesepakatan atau berlanjut ke proses pengadilan.
Sumber: The Guardian